.png "MMO")
masukkan script iklan disini
Keluhan warga mencakup persoalan infrastruktur jalan, bantuan sosial (bansos), hingga pelayanan kesehatan. Salah satunya disampaikan Yanti , warga Jalan Gurilla Gang Al Kausar, yang menyebutkan jalan di lingkungannya sudah tiga kali diukur namun belum juga diperbaiki.
Sementara itu, Ida mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bantuan sosial. Ia bahkan mengaku sempat ditanya apakah memiliki ponsel Android saat mendatangi kantor kelurahan. Dalam kesempatan yang sama, warga lanjut usia juga mengeluhkan tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Keluhan lain datang dari Masniati , yang mengatakan suaminya menderita diabetes. Ia mengaku harus mengurus rujukan ke RS dr Pirngadi Medan untuk mendapatkan obat, meski sebelumnya berobat di RS Haji Medan.
Warga lainnya, Eti, menanyakan status bantuan sembako meski telah melakukan pengecekan KK, KTP, dan PBI. Sementara Rini mengeluhkan pelayanan kesehatan di puskesmas yang dinilai kurang ramah dan tidak memuaskan.
Selain itu, warga juga menyoroti persoalan bansos yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut mereka, data penerima bantuan cenderung itu-itu saja. Saat dipertanyakan ke kelurahan, warga hanya mendapat jawaban singkat bahwa nama mereka tidak masuk daftar.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Zulkarnaen menegaskan bahwa DPRD berkewajiban menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya bangga ibu-ibu mau menyampaikan aspirasi. Jangan takut, saya wakil rakyat ibu-ibu. Bantuan sosial, PKH, beasiswa, dan Medan Mandiri akan kita benahi agar tepat sasaran,” ujar Zulkarnaen.
Ia mengakui masih banyak penerima PKH yang tidak tepat sasaran dan berjanji akan memangkas birokrasi penyaluran bantuan. Ke depan, data penerima bantuan tidak lagi sepenuhnya melalui kepala lingkungan, melainkan diverifikasi hingga tingkat kecamatan dan langsung ke Dinas Sosial.
Zulkarnaen juga menegaskan anggaran kesehatan Kota Medan mencapai hampir Rp400 miliar, sehingga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan prima. Ia meminta warga melaporkan jika pelayanan puskesmas tidak memuaskan.
“Kalau pelayanan puskesmas tidak baik, laporkan. Kami akan panggil kepala dinas dan kepala puskesmasnya,” tegasnya.
Terkait banjir dan drainase, Zulkarnaen menyebut DPRD telah meminta Dinas PU melakukan normalisasi di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Pimpinan yang kini disebut sudah tidak lagi tergenang.
Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Hari Putra Dermawan, menjelaskan bahwa warga kini bisa berobat hanya dengan KTP karena Medan sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) sejak Desember 2023.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan, Roy Pulungan, menegaskan seluruh obat yang diresepkan dokter akan ditanggung BPJS selama sesuai indikasi medis. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya pungutan liar dalam pengurusan BPJS.
Dari sisi infrastruktur, perwakilan SDABMBK Medan, Abdullah, menyebut genangan di Jalan Gurilla Gang Al Kausar disebabkan kontur jalan yang lebih rendah dan belum memiliki drainase. Ia memastikan pihaknya akan melakukan survei lapangan, dengan kemungkinan penanganan pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara Dishub Medan menanggapi keluhan lampu jalan mati yang diduga akibat pascabanjir dan berjanji segera menindaklanjuti laporan warga.
Perwakilan Dinas Sosial Medan, Dedy Pardede, menegaskan bansos harus digilir agar adil.
Ia juga mengusulkan pemasangan stiker atau tanda penerima PKH di rumah warga agar penyaluran bantuan lebih transparan.
“Penerima PKH harus tepat sasaran. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi online atau belanja di media sosial,” ujarnya._(RED/LM)
.png "MMO")
