.png "MMO")
masukkan script iklan disini
-
Berdasarkan materi sosialisasi yang diterima publik, operasi ini menargetkan 9 sasaran utama pelanggaran lalu lintas, antara lain penggunaan knalpot tidak standar (brong), kendaraan yang dimodifikasi tidak sesuai spesifikasi pabrikan, penyalahgunaan sirine dan rotator oleh kendaraan pribadi, hingga kendaraan tidak laik jalan dan pelanggaran penggunaan helm.
Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada:
Kendaraan pribadi yang difungsikan sebagai travel ilegal
Angkutan barang yang mengangkut penumpang
Pengendara dan penumpang sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang
Kendaraan wisata yang parkir di bahu jalan dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas
Pihak kepolisian menyatakan bahwa operasi ini mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum secara humanis, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Namun demikian, pelaksanaan operasi ini juga menjadi sorotan publik, khususnya terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
UU KIP secara tegas mengamanatkan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan badan publik, termasuk operasi kepolisian, wajib disampaikan secara terbuka, jujur, dan dapat diakses masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Masyarakat berhak mengetahui:
Pola penindakan yang diterapkan
Data pelanggaran dan kecelakaan selama operasi
Mekanisme pengawasan internal terhadap petugas di lapangan
Aktivis lalu lintas dan pemerhati kebijakan publik menilai, keberhasilan Ops Keselamatan Toba 2026 tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari keadilan, profesionalisme, dan keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
“Penegakan hukum harus tegas, tapi juga adil dan transparan. Jangan sampai operasi keselamatan justru menimbulkan ketidakpercayaan publik akibat praktik tebang pilih atau minimnya akses informasi,” ujar salah satu pemerhati transportasi di Medan.
Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Di sisi lain, publik juga didorong untuk aktif mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan operasi, sebagai bagian dari kontrol sosial yang dijamin undang-undang.
Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, Ops Keselamatan Toba 2026 diharapkan benar-benar menjadi langkah preventif yang efektif demi keselamatan bersama, bukan sekadar rutinitas penindakan tahunan._(RED/LM)
---
.png "MMO")
